Riauoposisi
BST APBD Kabupaten Labuhanbatu Hanya 3 Ratus Ribu, Disangsikan Bakal Kisruh
(Liputan Kabiro Labuhanbatu : Joko Erlambang,foto : iliustrasi)
Labuhanbatu,Riau Oposisi.com
Bantuan sosial tunai dari APBD Kabupaten Labuhanbatu akan dikucurkan ke desa – desa di 9 kecamatan mulai Hari Senin (22/06/2020) dengan jumlah penerima sebanyak 38.507 kepala keluarga.
Tetapi, warga yang terdaftar sebagai penerima BST APBD Kabupaten Labuhanbatu harus menerima kenyataan dan bisa menahan kecemburuan serta berlapang dada.
Pasalnya, besaran dana BST dari APBD Kabupaten Labuhanbatu tidak sama dengan besaran nilai bantuan sosial tunai dari pusat dan dari bantuan langsung tunai dari dana desa.
“BST Kabupaten hanya sebesar 3 ratus ribu. Sedangkan BLT DD dan BST dari pusat sebesar 6 ratus ribu. Terjadi ketimpangan yang sangat menohok dalam hal ini. Ya mungkin itu kemampuan Pemkab Labuhanbatu untuk menyalurkan dana tersebut,” kata sumber salah seorang Kepala Desa kepada Riau oposisi.com Jumat ( 18/06/2020) di Panai Hulu.
Kepala desa itu menyebutkan, sebelumnya dilakukan beberapa kali rapat di kantor Bupati Labuhanbatu kepala desa dan kadis PMD dan OPD lainnya, bahwasannya BST APBD Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp.600.000 ( Enam ratus ribu rupiah) yang akan disalurkan.
“Beraelang beberapa Minggu setelah itu kita dengar ada perubahan, BST APBD Kabupaten turun menjadi 5 ratus ribu rupiah. Kemudian, kita dengar berubah kembali menjadi 350 ribu rupiah. Nah, setelah kita terima surat yang diberikan kepada kita, dana BST APBD Kabupaten positif hanya 3 ratus ribu. Ya siap- siaplah kalau warga ribut, mau gimana lagi?”ujar sumber.
Ditanya bagaimana proses penyalurannya, akan dilakukan secara bertahap 1 atau 2 hari karena jumlah penerima cukup banyak dan akan dikawal oleh Babinsa dan Babinkamtibmas untuk pengamanan di lapangan.
“Dana pengamanannya yang kita bingung. Gak mungkin aparatur pengamanannya gak kita kasih makan dan uang lelah mereka. Wajar sekali kita beri Karena mereka bakal seharian membantu. Tetapi anggaran untuk itu tidak ada. Ya pribadi kamilah sebagai kepala desa dalam hal ini. Apa gak mumet Mas,”imbuh sumber kembali.
Ditanya, apakah BST dari Kabupaten ini akan berkelanjutan seperti bantuan BST dari pusat atau seperti BLT DD? sumber mengatakan, hal itu belum bisa dipastikan.
“Belum ada jawaban untuk itu Mas, tetapi biar lebih jelas tanya saja sama Pak camat Mas,”jawab sumber.
Disoal kembali adanya issu bahwasannya dana ADD ( alokasi dana desa juga dana desa -DD ) dipotong untuk bantuan dana BST dari kabupaten? sumber hanya tarik nafas panjang dan mengaku tidak tahu.
“Kalau itu saya gak tahu, tanya Kadis PMD sajalah,”kilahnya seraya tersenyum kecut seperti jeruk perut kena serup.
Camat Panai Hulu Abdul Kholik dikonfirmasi Riau oposisi.com via selular membenarkan bantuan sosial tunai dari APBD Kabupaten Labuhanbatu sebesar 3 ratus ribu rupiah.
Saat ditanya apakah bantuan akan berkesinambungan seperti bantuan BLT DD atau BST dari pusat? Abdul Kholik mengatakan belum ada kepastian apakah bantuan itu akan berkelanjutan.
“Kalau keterangan dari Pemkab lihat situasi dulu Pak. Belum bisa dipastikan. Lihat situasi pandemic virus covid 19 ini,”terang Camat yang murah senyum itu.
Terpisah, Sekretaris Persatuan Aktivis Wartawan Pantai Timur (PAWAPATI) Abdul Hasyim, diminta tanggapannya tentang besaran BST APBD Kabupaten yang hanya 3 ratus ribu rupiah mengatakan, besar kemungkinan akan terjadi kekisruhan akibat bantuan yang nominalnya tak berimbang.
“Besar kemungkinan akan terjadi kekisruhan. Rasa kecewa itu pasti ada. Itu wajar kalau kisruh. Karena ada warga yang sangat layak dapat BLT DD tidak tefdaftar sebagai penerima BLT DD, di daftarkan sebagai penerima BST Kabupaten. Dana yang diterima hanya 3 ratus ribu, jelas dong sakit hati mereka. Kepala desa dan kaduslah jadi sasaran amarah warga,”ungkap Abdul Hasyim.
Penyebab lainnya, lanjut Abdul Hasyim, pendataan pertama yang dilakukan oleh kepala dusun adalah pendataan untuk BST dari kabupaten.Pendataan selanjutnya untuk data penerima bantuan dari pusat.
“Anehnya, BST dari kabupaten malah belakangan cair, BST dari pusat sudah 2 kali cair. Sudah cair terlambat, minim pula. Seharusnya BLT DD gelombang kedua pun sudah cair, ini sudah mau berakhir bulan Juni, kenapa belum ada perintah kepada kepala desa untuk mencairkan?,”imbuhnya mengakhiri.
Abdul Hasyim menilai, penyaluran dana bantuan untuk masa pandemic virus covid 19 ini baik itu BST pusat, BLT DD, BST Kabupaten, bantuan sembako dari propinsi disinyalir rawan korupsi.
“Saya selaku sosial control mencium aroma korupsi dalam penyaluran dana bantuan untuk warga akibat dampak pandemic virus covid 19 ini.Tetapi tunggu data A1 baru kita buat laporannya ke aparatur penegak hukum,”sebut mantan Ketua FKPPI Kecamatan Bilah Hilir itu. RO/202
About Post Author
